Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian. Foto: Dok/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian memastikan bahwa kualitas bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax dengan RON 92, tetap aman dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah. Ramson menjelaskan bahwa Pertamax diproses dengan tambahan adiktif buatan Amerika Serikat serta pewarna untuk menjaga kualitas pembakaran dan performa mesin kendaraan.

"Setiap perusahaan distribusi BBM memiliki standar yang sama dalam memproduksi RON 92 dengan tambahan adiktif untuk memastikan pembakaran lebih bersih dan menjaga kualitas mesin kendaraan," ujar Ramson dalam rilis media yang diterima Parlementaria, Jumat (28/2/2025) sebagaimana disampaikan saat rapat bersama Pertamina Patra Niaga, Shell, Vivo, AKR dan ExxonMobil, baru-baru ini.

Selain memastikan kualitas BBM, Ramson juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi sektor energi nasional, yakni tingginya ketergantungan Indonesia pada impor BBM. Saat ini, produksi minyak nasional hanya mencapai sekitar 600.000 barel per hari, sementara konsumsi dalam negeri mencapai 1,6 juta barel per hari. Untuk itu, Indonesia terpaksa mengimpor sekitar 1 juta barel per hari untuk memenuhi kebutuhan domestik.

"Ketergantungan pada impor ini sangat besar, sehingga kita harus mengurangi konsumsi BBM sekaligus meningkatkan lifting minyak nasional," jelasnya, menambahkan bahwa hal tersebut merupakan isu strategis yang harus segera ditangani untuk mencapai ketahanan energi yang lebih baik," tandas Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Ramson juga menanggapi isu kerugian negara sebesar Rp900 triliun yang dikaitkan dengan perdagangan minyak internasional oleh pihak tertentu. Menurutnya, hal itu merupakan ranah hukum yang perlu diselidiki oleh aparat penegak hukum. "Kami tidak masuk ke ranah hukum tersebut. Fokus kami adalah memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan sesuai standar spesifikasi pemerintah," tegasnya.

Lebih lanjut, Ramson menyatakan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja SKK Migas dan perusahaan distribusi BBM untuk memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat tetap terjamin. "Kami mendukung langkah-langkah operasional yang dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada perdagangan internasional," tutupnya. (pun/aha)